Portal Bungo - Studi banding para kepala desa (Kades) dan Perangkat desa di Tebo yang terkesan dipaksakan dan berubah dari perencanaan masih menjadi sorotan dan perbincangan hangat di Tebo. Selain DPRD, Bupati Tebo Sukandar juga marah besar atas kejadian ini. Dia minta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Tebo dan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) mengklarifikasi masalah ini.
Menurut Sukandar, sebelum berangkat dia mendapatkan laporan bahawa persiapan studi banding para kades dan perangkat desa tersebut sudah matang. Ia mengakui, ada nota dinas masuk ke mejanya soal siap menaati Protokol Kesehatan di daerah yang dituju. "Pernah ada menghadap dan melaporkan segala persiapannya sudah oke", Katanya, kamis (07/10)
Sukandar juga mengaku pernah mempertanyakan urugensi dan apa untungnya dari studi banding yang direncanakan ke Lombok tersebut. Dia mengaku tidak mepersoalkan selama Kabupaten yang dituju bersedia menerima dan tidak menyalahi aturan. "Tapi laporan terakhir sudah jadi keputusan APDESI pusat dan Kabupaten sebagai pesertanya," ujarnya.
Namun, dia menyayangkan batalnya sejumlah agenda di studi banding. Apalagi pelaksanaannya berubah di Jakarta. Makanya, Sukandar meminta pihak yang terlibat memberikan penjelasan. Dia juga minta para kades yang berangkat segera menyampaikan laporan surat pertanggung jawaban (SPJ).
Selain itu, untuk mencegah penyebaran Covid-19, sepulangnya dari studi banding di wajibkan untuk melakukan isolasi mandiri (Isoman) di rumah masing-masing. "Saya minta pulang dari studi banding nanti mereka melakukan PCR,"tambah orang nomor satu di Kabupaten Tebo ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, meski DPRD telah meminta ditunda, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Tebo tetap memaksakan diri berangkat studi banding ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mereka yang berangkat sekitar 180 orang. Terdiri dari Kepala Desa (Kades), Anggota Badan Permusawaratan Desa (BPD) dan Perangkat Desa.
Ironisnya, diduga terkendala masalah penerbangan, akhirnya mereka mengalihkan kegiatan di Jakarta dan Bandung. Wakil Ketua DPRD Tebo, Syamsurizal menyayangkan kejadian ini. Pada saat rapat Komisi 1 dengan Dinas PMD tiga bulan lalu, dewan sudah meminta kegiatan itu ditunda. Namun kenyataanya, setelah masa PPKM dibuka, kegiatan tetap dilaksanakan dengan mengganti lokusnya.
"Kita sudah minta dipending tiga bulan yang lalu. Namun setelah PPKM dibuka, bubar acaranya, malah biso berganti dengan lokus yang lain. Artinya mereka tidak berorientasi dengan output," kata politisi Demokrat yang biasa dipanggil Iday ini.
Menurut Iday, kegiatan tersebut tentunya dilaksanakan atas izin Dinas PMD Tebo. Sedangkn APDESI hanyalah tameng saja, agar tidak terkesan kegiatan itu dikoordinir Dinas PMD. Oleh sebab itu, DPRD Tebo akan memanggil Dinas PMD Tebo untuk memberikan keterangan yerkait carut marutnya kegiatan studi banding para kepala desa tersebut.
" APDESI itu cuma tameng bae. Saya dapat undangannya, EO yang melaksanakannya. Karena PMD takut diserang pihak luar, makanya digunakan APDESI. Kita tahulah. Yang jelas tanggal 12 ini mereka akan kita panggil," tegas Iday.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tebo, Nafti Junaidi dikonfirmasi Senin (04/10) menegaskan bahwa studi banding ke Pulau Lombok bukan inisiasi nya. Menurut dia, kegiatan itu diselenggarkan oleh APDESI Kabupaten Tebo yang berkoordinasi dengan APDESI Pusat. "Sepenuhnya kegiatan itu diselenggarakan oleh APDESI yang bekerjasama dengan APDESI Pusat,"katanya.
Nafri menegaskan tidak memiliki wewenang memberikan izin atau tidak terkait kegiatan itu. Walaupun demikian, pihaknya tetap melakukan koordinasi. Nafri juga menepis adanya dugaan pembiaran. Menurut dia, pihaknya tidak bisa melakukan pelarangan, jika kegiatan itu sesuai aturan dan pelaksanaannya juga menerapkan protokol kesehatan. "Kita tidak bisa melarang, karena anggaran dari mereka sendiri. Kita hanya sebatas koodinasi saja, karena bukan kita yang melaksaksanakannya," jelasnya
Soal anggaran, Nafri mengatakan, informasi yang dia peroleh, anggaran pelaksanaan kegaiatan studi banding ke Pulau lombok tersebut dianggarkan dari dana desa sejak jauh-jauh hari. Satu orang dianggarkan Rp 10 juta. "Satu orang katanya sekitar Rp 10 juta. Informasi yang saya peroleh seperti itu. Kalikan saja berapa orang yang berangkat," katanya.
Nafri juga menjelaskan kondisi terkini rombongan itu terpaksa menggelar acara di Jakarta dan Bandung. Awalnya, kata dia, rombongan dijadwalkan ke Lombok. Namun, karena masalah penerbangan, akhirnya dibatalkan. Sehingga diganti dengan workshop di Jakarta dan studi Bandung dialihkan ke Jawa Barat. "Pas nak balek juga ado kendala pesawat, jadi hari ini cuma setengah nyo bae yang bisa terbang. Sisonya mungkin besok atau pakai transportasi darat,’’ katanya pekan lalu. (ari)
0 Komentar